Maroko layak menjadi contoh dalam hal penegakan keadilan transisional, begitu kata Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID), sebuah badan di bawah PBB.

Dalam pernyataan yang disampaikannya hari Jumat pekan lalu (26/6), Ketua Pelapor kelompok ini, Santiago Corcuera, mengatakan pihaknya mengagumi pengalaman luar biasa Maroko melalui Komisi Persamaan dan Rekonsiliasi yang didirikan tahun 2004 dalam mencari penyelesaikan sejumlah kasus kemanusiaan yang terjadi antara 1956 hingga 1999.

Corcuera juga mengatakan bahwa pihaknya telah diberi kemudahaan untuk mengunjungi semua tempat yang ingin mereka kunjungi di Maroko. Bahkan, mereka juga menyempatkan diri mengunjungi provinsi Sahara Barat di selatan.

Sahara Barat adalah wilayah yang masih diliputi konflik antara pemerintah Maroko dengan kelompok yang menamakan diri Polisario yang bermarkas di Tindouf, wilayah Aljazair. Konflik menahun kedua kubu ini telah selesai menyusul empat pembicaraan di New York tahun lalu.