Setelah sempat berhenti selama lebih dari satu tahun, pembicaraan damai antara pemerintah Maroko dengan kelompok separatis Polisario yang berada di Aljazair, akan kembali digelar awal tahun depan.
Sebelumnya PBB telah merencanakan lima putaran pembicaraan di Manhasset, New York, AS, hingga akhir tahun 2009 ini. Namun rencana itu berantakan setelah Aminatou Haidar, salah seorang aktivis Polisario, mogok makan selama satu bulan di Kepulauan Kenari, Spanyol. Setelah mogok makan Aminatou Haidar berakhir, persiapan untuk menggelar pembicaraan damai itu pun kembali dilakukan.
Sekjen PBB Ban Ki-moon baru-baru ini mengirimkan utusannya, Christopher Ross, ke Maroko untuk bertemu sejumlah pejabat Maroko dan perwakilan Polisario. Menurut Ross, penyelesaian masalah Haidar dengan damai telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembicaraan damai tersebut.
Tahun lalu, pemerintah Maroko dan Polisario menggelar pembicaraan untuk mengakhiri konflik di Manhasset, New York. Dalam pembicaraan itu, Maroko menawarkan status otonomi khusus kepada Polisario. Pembicaraan berakhir begitu saja tanpa kesimpulan yang jelas. Namun dunia internasional, termasuk PBB, menilai bahwa sejauh ini tawaran yang disampaikan pemerintah Maroko adalah yang paling masuk akal, dan sebaliknya, menilai bahwa gagasan Sahara Barat yang terpisah dari Maroko sebagai gagasan yang paling tidak masuk akal.
Dukungan terhadap penyelesaian konflik Maroko dan Polisario juga mengalir dari sejumlah negara. Di Rusia, Jurubicara Menlu, Andreï Nesterenko, mengatakan bahwa negeri beruang putih itu mendukung keputusan PBB membuka kembali pembicaraan damai kedua pihak yang bertikai sejak tiga dasawarsa lalu itu. Pemerintah Rusia menyatakan mendukung Resolusi DK 1871 yang menyebutkan agar kedua belah pihak menerima solusi politik terbaik bagi keduanya.
Adapun Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyambut baik proposal otonomi khusus yang disampaikan pemerintah Maroko. Dalam otonomi khusus ini, sebutnya, solusi politik akan dilakukan dengan dukungan penuh PBB dan selama proses pembicaraan berlangsung adalah hukum Maroko yang berlaku di seluruh wilayah Sahara Barat.
Mengutip kasus Aminatou Haidar, Sarkozy mengatakan bahwa pemerintah Maroko sekali lagi memperlihatkan kemurahan hati dan kesabaran dalam menghadapi kelompok separatis. Pemerintah Maroko menerima Aminatou kembali ke ke Laayoune. Prancis adalah negara yang menguasai Maroko sejak Konferensi Berlin 1885. Sementara Spanyol yang menguasai Sahara Barat sampai tahun 1970-an mendukung penyelesaian konflik dan menilai bahwa hukum Maroko lah berlaku di Sahara Barat selama proses pembicaraan dilakukan. Spanyol juga disebutkan berharap agar perdamaian segera tercapai dan kedua belah pihak dapat menerima hasil pembicaraan damai tersebut.
