Pada hari Rabu (10/3), bertempat di kota Rabat, Pemerintah Maroko menyatakan, mengecam keras keinginan Israel guna membangun 1.600 unit rumah baru di bagian timur Al Quds, dan mendesak agar Israel segera menghentikan keputusan itu.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Maroko mengatakan bahwa, Raja Muhammad VI, sang pemegang kekuasaan tertinggi Maroko, dan juga ketua Komite Al-Quds, mengecam keras proyek kolonisasi ini, yang bertentangan dengan legalitas internasional, dan sangat jelas telah melanggar resolusi PBB, mengenai kewajiban untuk tidak mengubah keadaan dan sifat wilayah Palestina, termasuk bagian timur Al Quds.

Kementerian Luar Negeri menambahkan, keputusan yang berbahaya ini semakin mempertegas strategi pemerintah Israel yang ingin mengisolasi bagian timur Al Quds dari wilayah lain di Tepi Barat, dan sangat tidak dapat diterima, karena mencerminkan upaya untuk memisahkan masalah Al Quds, dari perundingan status akhir, saat Dunia Arab telah menyatakan kesiapannya guna mendukung pelaksanaan negoisasi yang disponsori Amerika Serikat.

Pemerintah Maroko menekankan, kebutuhan untuk segera melepaskan proyek penjajahan ini dan berusaha keras untuk mendukung upaya-upaya yang bertujuan pada negosiasi menguntungkan yang didasari logika kekuatan dan ketentuan yang harus diterima.