Komunitas internasional diharapkan segera mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi konflik antara Kerajaan Maroko dan kelompok Polisario yang berada di Tindouf, Aljazair. Konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade ini harus segera dihentikan, dan orang-orang Sahara yang tertahan di kamp Tindouf, di Aljazair, harus segera dikembalikan ke tanah air mereka di Sahara, Maroko.

Dalam setahun terahir, sejumlah mantan petinggi Polisario memilih kembali ke Kerajaan Maroko. Mereka mengakui bahwa selama ini petinggi Polisario memanfaatkan isu Sahara untuk menjustifikasi konflik yang telah terjadi sejak 1970an ini sebagai persoalan separatisme. Juga disebutkan bahwa negara tetangga Maroko, Aljazair, berada di belakang dan memanfaatkan konflik ini. Mantan-mantan petinggi Polisario tersebut juga mengakui bahwa telah terjadi sejumlah pelanggaran HAM di kamp itu.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-Maroko atau Sahabat Maroko, Teguh Santosa, Sabtu malam di Jakarta (25/9). Menurutnya, keterangan-keterangan itu semestinya dimanfaatkan PBB yang sedang sejak tiga tahun lalu kembali aktif mengupayakan penyelesaian konflik ini, sebagai referensi.

“Informasi tentang penculikan dan pembunuhan di kamp Tindouf baru-baru ini kita dengar dari Fateh Ahmed Oul Mohamed Fadel Ould Ali Salem. Dia juga mengatakan bahwa Polisario bertanggung jawab atas pembunuhan tanpa pengadilan terhadap tokoh oposisi di sana,” ujarnya.

Dalam kunjungan ke Maroko bulan Juni lalu Teguh bertemu dengan mantan Sekretaris Negara Republik Demokratik Arab Sahrawi yang dibentuk Polisario, Ahmadou Ould Souilem, yang mengatakan bahwa aspirasi orang Sahara di Tindouf disalahgunakan Polisario dan Aljazair.

Kasus terakhir yang cukup ironis adalah penangkapan Kepala Polisi Polisario, Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud, awal pekan ini. Mustapha ditangkap karena ketika mengunjungi Smara, Maroko, untuk bertemua ayahnya, ia menyaksikan langsung perubahan besar di Sahara dan menyadari bahwa adalah orang Sahara yang memiliki hak untuk membicarakan nasib Sahara dengan Kerajaan Maroko. Adapun Polisario, merupakan organisasi yang dipimpin bukan oleh orang Sahara tetapi menggunakan nasib orang Sahara sebagai tameng.

Sebelum ditangkap Mustapha juga menyampaikan dukungannya pada tawaran otonomi khusus yang disampaikan Kerajaan Maroko demi mengakhiri konflik ini.

“Sekjen PBB Ban Ki-moon telah dikirimi surat oleh berbagai NGO internasional untuk memperhatikan keselamatan Mustapha. Semoga PBB dapat berperan lebih aktif lagi untuk segera mengembalikan orang-orang Sahara ke tanah air mereka, Provinsi Sahara di Maroko,” demikian Teguh.