Hal itu disampaikan Presiden Asosiasi Maroko untuk Studi Asia, Dr. Elmostafa Rezrazi, dalam seminar internasional memperingati 65 tahun Konferensi Asia Afrika di kampus Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, pekan ini.
“Dari sudut pandang ini dapat dipahami bahwa tantangan keamanan transnasional tersebut harus dihadapi melalui kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Namun sayangnya, ada pihak di kawasan Sahel dan Afrika Utara yang tidak memberikan dukungan memadai; mereka tidak hanya menghindarkan dialog dengan negara-negara tetangga, tetapi juga memberikan tempat bagi kelompok gerilya yang menuntut pemisahan diri dari negara tetangga mereka. Mereka memberikan dukungan politik dan militer, juga bantuan diplomasi,” urai Dr. Rezrazi.
Inilah antara lain yang menyebabkan persoalan keamanan di kawasan Sahel menyebar dengan mudah dibandingkan di kawasan-kawasan lain di muka bumi. Selain karena bantuan dan dukungan dari negara-negara yang mengabaikan prinsip kerjasama regional tadi, persoalan keamanan di Sahel berkembang pesat juga karena dukungan faktor geografi dan geopolitik, khususnya ketidakmampuan sejumlah negara di kawasan Sahel dan Afrika Barat untuk menjaga dan mengontrol teritori mereka secara efektif.
Presiden Pusat Studi Maroko di Jepang ini juga mengatakan, situasi tersebut, dikombinasikan dengan kelemahan mekanisme kerjasama keamanan, semakin memperpanas ketegangan. Kawasan Sahel khususnya pun semakin rentan, dan di sisi lain negara-negara yang seharusnya mampu mengontrol teritori mereka pada praktiknya memiliki pengaruh yang sedikit di lapangan.
Saat ini, tantangan keamanan juga tidak hanya terjadi di kawasan Sahel, tetapi juga di sepanjang pantai barat Afrika yang berhadapan dengan Samudera Atlantik. Walau tidak ada seorang pun yang mengabaikan betapa sensitifnya situasi keamanan di kawasan tersebut, namun cara dan metode yang dimiliki untuk mengatasi keadaan sangat sedikit dan jauh dari mendukung.
Dia menyarankan agar negara-negara di sepanjang kawasan itu, yang memiliki persoalan serupa, menyatukan upaya mereka dengan membangun sebuah strategi yang dapat menghadapi berbagai ancaman, khususnya terorisme.
Ia mencontohkan Polisario, yang ditampung Aljazair di Tindouf, sebagai salah satu gerakan yang diduga terlibat dalam sejumlah aktivitas legal yang dilarang oleh hukum dan etika lokal dan internasional.
Kerjasama regional, tambahnya, harus dilanjutkan untuk menghadirkan respon yang menyeluruh terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, dengan pemahaman membangung rule of law dan melakukan reformasi yang diperlukan.
Ada berbagai jenis ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di Sahel, khususnya sejak jaringan kriminal beroperasi melintasi batas-batas wilayah negara. Dan sudah sepatutnyalah, negara-negara yang batas wilayahnya dimasuki dengan mudah oleh jaringan kriminal dan teroris ini mulai mengambil tindakan serius, menjalin komunikasi yang intens dengan sesama mereka untuk meningkatkan keamanan bersama.
“Dari sudut pandang yang lebih luas, persoalan yang dihadapi Sahel dan Afrika Utara sebenarnya merupakan persoalan komunitas internasional juga. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang menjamur di kawasan itu, mulai dari aktivitas terorisme, penyelundupan senjata dan obat-obat terlarang, migrasi ilegal dan perdagangan anak, memiliki sifat transnasional yang mudah menyebar ke kawasan dan negara lain. Ia juga harus dipandang sebagai faktor yang dapat memperlemah dan mendestabilisasi keamanan kawasan dan internasional,” masih ujar Dr. Razrezi.
Dalam kenyataannya, konsekuensi dari penurunan keamanan regional, tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik dari negara-negara yang terkena dampak, tetapi juga merusak sektor lain, termasuk ekonomi, budaya, turisme, dan perdagangan. Berbagai bukti telah memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan yang berkembang di kawasan Sahel dapat berpengaruh negatif terhadap kerjasama Asia dan Afrika.
“Semua aktor internasional, baik sektor publik maupun privat, kelompok berorientasi bisnis maupun tidak, harus bersatu dan bergerak untuk menghentikan cancer yang dapat merusak seluruh gambaran masa ideal bagi Afrika,” ujar Koordinator Forum Maroko untuk Pembangunan, Keamanan dan Kemanusiaan Asia Afrika ini.
Ia juga mengingatkan, sejumlah laporang belakangan ini menyebutkan bahwa aktivitas kelompok gerilya yang menyebut diri mereka sebagai kelompok pembebasan di Afrika memiliki hubungan dengan jaringan perdagangan senjata, penculik anak, dan sejenisnya.
“Namun sayangnya, ada juga aktor negara yang berperan sebagai pelindung dan penjamin kelompok teroris seperti ini,” demikian Dr. Rezrazi.
