Namun demikian, menurut Cherqoui, secara umum demonstrasi berjalan damai.
“Ini merupakan praktik demokrasi yang sehat dan otentik. Protes berlangsung dengan relatif aman dan damai,” ujar Mendagri Cherqoui ketika berbicara dengan media, sehari setelahnya.
Cherqoui tidak sedang menepuk dada dan memuji diri sendiri. Di banyak negara Timur Tengah, mulai Tunisia dan Mesir yang berakhir dengan penggulingan rezim, sampai Aljazair, Yaman, Bahrain, Jordania, juga Iran, demonstrasi berlangsung berminggu-minggu. Sementara di Maroko, demonstrasi hanya berlangsung dalam satu hari. Ada kerusakan, namun kerusakan yang ditimbulkan pun tidak separah di negara-negara itu.
Mengapa kasus Maroko jadi berbeda?
Merespon apa yang terjadi di Maroko, Human Right Watch (HRW), mencatat bahwa sepanjang demonstrasi tidak terlihat intervensi pasukan keamanan, apalagi intervensi yang menggunakan kekuatan mematikan. Ini berbeda dari demonstrasi besar yang terjadi di negara-negara Timur Tengah lainnya, termasuk seperti yang terjadi di Aljazair, tetangga Maroko. Dalam demonstrasi di Aljazair yang berlangsung berhari-hari, polisi menangkap ratusan demonstran yang meminta agar Presiden Abdelaziz Bouteflika yang berkuasa sejak 1999 mengundurkan diri.
“Hari ini pasukan keamanan memperbolehkan warganegara Maroko berunjuk rasa dengan damai,” ujar Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara HRW, Sarah Leah Whitson.
Di Rabat, katanya lagi, di antara sekiatr 2.000 demonstran yang memadati Lapangan Bab Al Had tidak lebih dari selusin polisi tak bersenjata tang mengamati jalannya demonstrasi. Masih sebut Whitson, pemantau kaget karena ketika demonstrasi berlangsung tidak ada kendaraan pasukan keamanan dan pasukan anti huru-hara yang lalu lalang. Juga tidak ada laporan mengenai demonstran yang ditahan.
Seperti rekannya, Menteri Komunikasi dan Jurubicara Pemerintah Maroko, Khalid Naciri, juga menilai bahwa demonstrasi di negara yang berdiri sejak abad ke-8 Masehi itu berlangsung damai. Menurut Naciri dalam wawancara dengan TodayTV milik Rusia, protes dan menyampaikan tuntutan adalah hal yang biasa bagi masyarakat Maroko.
“Tidak seperti di kebanyakan negara Arab, demonstrasi dan menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa di Maroko,” ujar Naciri.
“Kami menyambut baik kedewasan sikap yang diperlihatkan pemerintah Maroko dalam menghadapi demonstrasi,” ujar Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesti Internasional, Malcolm Smart, kepada kantor berita MAP. Ia juga mengatakan puas dengan sikap pasukan keamanan Maroko.
Amnesti Internasional menilai masyarakat Maroko menggunakan hak politik yang mereka miliki dengan benar. Hal inilah yang tidak terlihat dalam demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di negara-negara lain di kawasan itu.
Sementara Ketua Institut Agama dan Kebijakan Publik (IRPP) Amerika Serikat, Joseph Grieboski, mengatakan, Maroko mengalami kejadian yang berbeda karena memiliki sistem politik yang tidak sama dengan negara-negara Timur Tengah yang dihumbalan demontrasi itu.
Kepada TV online elmuhajer.com yang berada di Washington DC, AS, Grieboski menegaskan bahwa salah satu pilah yang menopang sistem politik Maroko adalah peranan Raja Muhammad VI. Sejak berkuasa menggantikan ayahnya, Raja Hassan II, Muhammad VI menerapkan kebijakan prorakyat dan prodemokrasi. Praktik politik lebih terbuka dan bebas. Kelompok oposisi bisa berkembang dan mendirikan partai politik serta ikut dalam pemilihan umum. Bahkan, kelompok oposisi pernah menjadi pemenang pemilu dan memimpin pemerintahan.
Selain kebebasan di lapangan politik, kebebasan pers juga dijamin oleh Raja Muhammad VI. Satu lagi prestasi Raja Muhammad VI adalah membentuk Komite Rekonsiliasi dan Kebenaran untuk mengungkap kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi di era sebelumnya.
Pendekatan yang digunaan Maroko dalam menghadapi pemberontakan kelompok Polisario yang ditampung dan dimanfaatkan Aljazair menurut IRPP juga patut dicatat sebagai indikasi pendekatan politik demokrasi itu. Maroko sejak lama menawarkan otonomi khusus kepada kelompok separatis. PBB dan negara-negara lain yang tidak terlibat dalam konflik itu umumnya memberikan pujian. Mereka menilai otonomi khusus seperti yang ditawarkan Maroko akan menjadi jalan keluar yang elegan. Namun, Polisario dan Aljazair yang menjadi induk semangnya menolak tawaran itu tanpa alasan jelas.
Media massa di belahan dunia Barat juga memuji demonstrasi masyarakat Maroko itu. BBC dari Inggris, misalnya, mengatakan, Maroko relatif lebih aman karena dipimpin oleh reformist monarchy (kerajaan yang reformis).
“Maroko sukes dan membangun perekonomian nasional serta memiliki parlemen yang dihasilkan dalam pemilihan umum,” tulis BBC.
“Maroko dipimpin oleh raja yang reformis. Itu yang membuat Kerajaan Maroko tidak mengalami apa yang dialami oleh negara-negara lain di kawasan itu. Di negara-negara lain, demonstrasi melibatkan angka pengangguran yang tinggi dan kebebasan politik yang sangat kurang,” demikian BBC.
Harian New York Times dalam edisi hari Senin (21/2) menekankan aspek damai dalam demonstrasi yang berlangsung sehari sebelumnya.
Adapun CNN memuji Maroko yang telah memperlihatkan kemajuan berarti dalam hal demokrasi dan jaminan terhadap kekebasan rakyat
“Maroko jauh lebih maju dalam berbagai aspek manakala kita bandingkan dengan Mesir dan Tunisia. Maroko juga merupakan negara yang menjalin hubungan dengan Eropa dengan kuat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini.
Los Angeles Times dan Wall Street Journal juga menekankan faktor reformasi di bawah Raja Muhammad VI sebagai faktor penting yang membuat praktik politik warganegara lebih dewasa.
“Pihak keamanan menjamin demonstrasi berjalan dengan aman dan tertib juga damai. Adapun di Rabat sama sekali tidak terlihat pasukan polisi anti huru-hara,” tulis Los Angeles Times sambil menekankan bahwa stabilitas Maroko juga didorong oleh toleransi yang tersebar luas ke seluruh Maroko dan kompetisi politik yang bebas dan adil.
