Orang-orang Sahara mulai menghuni Tindouf menyusul berakhirnya kolonialisasi Spanyol di Sahara pada pertengahan 1970an. Kelompok Polisario yang didukung Aljazair ingin memproklamasikan pemisahan diri dari kawasan utara Maroko yang lebih dahulu merdeka dari Prancis di pertengahan 1950an.
Belakangan ini laporan dari sejumlah badan internasional secara serius mengamati kondisi kehidupan orang-orang Sahara di kamp itu. Disimpulkan bahwa r
ezim Polisario menggunakan orang-orang Sahara di Tindouf untuk tujuan politik dan ekonomi.
Dalam dalam surat yang dikirimkan Kongres AS kepada Menteri Luar Negeri Hillary Clinton baru-baru ini disebutkan bahwa pelanggaran HAM di Tindouf terjadi di depan mata.
"Bersamaan dengan pembicaraan di Dewan Keamanan PBB mengenai isu Sahara, kami percaya bahwa sangat penting untuk menyoroti kondisi hak asasi manusia di Tindouf, Aljazair ,” tulis Kongres AS.
Kongres AS juga mengingatkan upaya yang dilakukan Raja Muhammad VI dalam meningkatkan kualitas perlindungan HAM di Maroko. Komitmen Raja Muhammad VI, menurut Kongres AS, harus mendapatkan dukungan penuh dari AS.
“Pembentukan Dewan Nasional untuk HAM dan institusi lain yang memiliki kaitan dengan itu telah meningkatkan kualitas perlindungan HAM dalam konstitusi yang akan diperbaharui. Komitmen Maroko untuk untuk melanjutkan keterbukaan mereka dalam hal HAM juga mengindikasikan betapa serius dan kredibel pendekatan yang diadopsi Maroko,” demikian Kongres AS.
