Berbagai orasi dan spanduk yang digelar di depan gedung Parlemen memperlihatkan satu suara yang sama: katakan iya untuk konstitusi baru.
Sebelum ribuan orang ini datang silih berganti, seratusan laki-laki yang terlihat lelah lebih dahulu menggelar aksi duduk di depan gedung Parlemen. Kemarin adalah hari ke-38 mereka menduduki plaza di sepanjang Jalan Muhammad V. Mereka adalah warganegara Maroko yang pernah menjadi tahanan ketika perang berkecamuk di pertengahan 1970an hingga awal 1990an antara Kerajaan Maroko dengan kelompok separatis Polisario yang didukung Aljazair. Sebagian mereka adalah tentara. Sementara sebagian lainnya adalah warga sipil yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil melarikan diri dari kamp Tindouf di Aljazair.
Kaum perempuan dan ibu rumah tangga juga turut ambil bagian dalam demonstrasi besar itu. Kelompok pemuda, tentu saja terlihat begitu dominan. Sebagian dari mereka datang dengan menggunakan beberapa bis yang berjalan beriringan. Sebagian lainnya mengendarai motor dan berkonvoi melintasi gedung Parlemen berkali-kali. Aktivis partai lingkungan mendatangi gedung Parlemen dengan mengenakan kaos hijau dan membagikan selebaran berisi pesan betapa penting menyelamatkan Maroko dari pemanasan global dan berbagai bentuk kerusakan bumi selain itu.
Sekitar 15 juta warganegara Maroko akan memberikan suara mereka dalam referandum yang digelar hari ini (Jumat, 1/7). Hanya ada satu pertanyaan dalam lembar surat suara: apakah Anda mendukung atau tidak draft konstitusi baru?
Amandemen konstitusi adalah jawaban yang diberikan Raja Muhammad V pada bulan Maret lalu menyusul demonstrasi raksasa di seluruh negeri yang diikuti tak kurang dari 30 ribu orang.
Tadinya, banyak kalangan memperkirakan Maroko akan mengalami nasib yang sama dengan empat negara Afrika Utara lainnya, Aljazair, Tunisia, Libya dan Mesir. Tetapi teryata tidak. Demonstrasi 20 Februari di Maroko berlangsung secara damai. Berbagai NGO internasional dan sejumlah pemimpin dunia mengapresiasi demonstrasi raksasa di Maroko yang tak berubah menjadi petaka.
Inilah antara lain yang membuat Maroko menjadi sebuah pengecualian di kawasan Afrika Utara. Bahkan untuk seantero Timur Tengah.
Tak ada gelombang kemarahan rakyat seperti yang terlihat di keempat negara Afrika Utara lainnya, juga di beberapa negara Timur Tengah di jazirah Arab, seperti Yaman, Suriah, Bahrain dan Jordania. Tak ada permintaan agar Raja Muhammad VI yang merupakan anggota Dinasti Alawi yang telah berkuasa selama 350 tahun di negeri itu mengundurkan diri. Pun tak ada desakan agar Perdana Menteri Abbas El Fassi dari Partai Istiqlal yang berkuasa sejak September 2007 lalu membubarkan kabinet yang dipimpinnya.
Dalam demonstrasi 20 Februari itu hanya terjadi satu insiden mematikn, Sekelompok orang membakar sebuah bank di Al Hoceima, sebuah kota di utara Maroko. Sebanyak lima orang yang berada di dalam bank ditemukan tewas terpanggang api.
Di luar insiden Hoceima, hampir tak ditemukan kejadian lain yang dapat membawa Maroko ke arah revolusi sosial yang kini lebih dikenal dengan istilah Arab Spring Uprising.
Pada 28 April lalu, kafe Argana di pusat kota pariwisata Marakesh diledakkan oleh sekelompok orang yang dimpimpin Adil Atmani. Sebanyak 17 orang tewas dalam pengeboman paling mematikan sejak peristiwa di Kasablanka pada 2003. Sidang pertama kasus pengeboman Marakesh digelar kemarin (Kamis, 30/6). Persidangan akan kembali digelar bulan Agustus nanti.
Analis menilai, peristiwa bom Marakesh tidak memiliki kaitan dengan ketidakpuasaan rakyat terhadap kepemimpinan Raja Muhammad VI maupun pemerintahan El Fassi. Sejauh ini, kelompok Adil Atmani diduga memiliki hubungan kuat dengan kelompok separatis yang masih berada di Tindouf di bawah perlindungan Aljazair.
Beberapa hari menjelang referandum amandemen konstitusi, keadaan di Maroko terlihat begitu kontras bila dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi di Yunani dan Inggris. Di dua negara itu, warga sipil terlibat adu pukul dengan aparat keamanan. Gas airmata dan suara tembakan aparat keamanan mendominasi pemberitaan mengenai gelombang demonstrasi yang melanda Yunani. Di Inggris yang seperti Yunani serta seluruh kawasan Eropa sedang dihantui krisis ekonomi baru, demontrasi dilakukan oleh kaum profesional, guru dan dosen.
Kembali ke Rabat. Menjelang maghrib kemarin, satu persatu kelompok demonstran membubarkan diri. Begitu juga dengan kelompok mantan tahanan politik yang mengakhiri aksi duduk di hari ke-38. Mereka berjalan dengan tertib ke arah stasiun kereta sambil membentangkan berbagai spanduk yang tadinya mereka pasang di depan gedung Parlemen, juga foto Raja Muhammad VI.
“Raja kita satu, Muhammad VI,” teriak mereka bersahut-sahutan.
Selain partai politik, kelompok agama, kelompok profesi dan serikat buruh juga kaum muda, media massa Maroko pun memberikan dukungan yang sama terhadap draft konstitusi baru Maroko itu.
Koran berbahasa Prancis, L’Opinion menulis dalam tajuk mereka: “Pada hari Jumat, 1 Juli, warga negara akan mendatangi tempat pemunguran suara dan berpartisipasi dalam referendum yang mengadopsi konstitusi baru yang dibuat oleh rakyat untuk rakyat dalam kerangka revolusi diam di negara kita dan musim semi demokrasi di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja.”
Adapun harian Liberation yang memiliki kaitan dengan Partai Persatuan Sosialis dan Kekuatan Rakyat menulis dengan huruf besar di halaman muka mereka: “Ya, untuk Pembangunan Kerajaan Konstitusional.”
Sementara Le Matin yang memiliki hubungan dengan Istana menggugah rakyat untuk terlibat aktif dalam proses referandum. Koran itu juga menyajikan hasil survei yang memperlihatkan 80 persen rakyat Maroko mendukung konstitusi baru.
