Hal itu disampaikan Raja Maroko, Muhammad VI, dalam peringatan "Green March" hari Minggu kemarin (6/10) di Rabat. Pada 6 November 1975 sekitar 350 ribu orang Maroko memasuki Sahara Barat, wilayah negara itu yang diduduki Spanyol sejak Perjanjian Fez 1912.
Dalam aksi ini ratusan ribu orang Maroko itu, umumnya yang berasal dari Sahara, membawa Al Quran, bendera Maroko dan foto Raja Muhammad V, kakek dari Muhammad VI. Green March merupakan salah satu tonggak penting dalam perjuangan Maroko menghadapi kekuatan superpower Eropa yang membelah benua Afrika di penghujung abad ke-19.
"Keberhasilan pendekatan politik Maroko yang dinamis membuat saudara kita yang masih berada di Tindouf dapat menikmati kesempatan dan kehidupan, serta harapan dan aspirasi yang sama dengan saudara-saudara mereka di kawasan selatan," ujar Muhammad VI.
Pernyataan Muhammad VI ini disampaikan dua pekan menjelang pemilihan umum yang akan digelar tanggal 25 November.
Tidak seperti empat negara lain di kawasan Afrika Utara, Maroko menghadapi pergolakan yang dikenal dengan istilah Arab Spring Uprising dengan relatif aman. Hal ini dimungkinkan karena Maroko telah mengawali reformasi politik dan demokratisasi sejak pertengahan 1990an silam. Bulan Juli lalu, Maroko menggelar referendum untuk memperbaiki konstitusi negara itu menjadi semakin pro rakyat.
