Dalam kunjungan ini, Schulz bertemu berkesempatan bertemu dengan Raja Muhammad VI di Istana Raja di Kasablanka. Sudah barang tentu ia juga bertemu dengan pemerintah baru Maroko yang dipimpin Perdana Menteri Abdelillah Benkirane. Pemerintahan baru ini terbentuk pasca pemilihan umum di bulan November tahun lalu yang dimenangkan partai Islam moderat.
Tokoh Maroko lain yang ditemuan Schulz adalah Ketua DPR Karim Ghellab dan penasihat Raja Taieb Fassi Fihri, Menteri Luar Negeri Saad-Eddine El-Othmani, dan Presiden Dewan Konsuler Mohammed Cheikh Biadillah serta Sekjen Persatuan Mediterania Fathallah Sijilmassi.
"Saya yakin sebuah comprehensive partnership dengan kawasan selatan pantai Mediterania dapat menjadi alat yang luar biasa untuk menyalakan kembali pertumbuhan di Uni Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah," ujarnya di sela-sela pertemuan dengan para pejabat Maroko itu seperti dikutip dari situs resmi Parlemen Uni Eropa.
"Bersama perjanjian dagang dengan Maroko baru-baru ini, Parlemen Eropa membuktikan upaya meningkatkan hubungan dengan tetangga di selatan sangat serius. Dukungan kami terhadap reformasi demokrasi dan transformasi di negara-negara mediterania harus dibarengi dengan aksi nyata," sambungnya.
Dia mengatakan, bahwa dialog di tingkat parlemen adalah salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan hubunugan dengan kawasan tetangga di selatan itu.
Agenda penting lain Schulz selama di Maroko adalah menghadiri Majelis Parlemen Mediterania ke-8 di Istana Raja Maroko.
Bagi Maroko kunjungan Presiden Parlemen Uni Eopa ini adalah pengakuan terhadap proses reformasi politik yang terjadi di negara itu di saat negara-negara tetangga mereka di utara Afrika menghadapi goncangan politik yang maha dahsyat yang mengakibatkan pergantian rezim.
Di Tunisia, Presiden Ben Ali melarikan diri. Sementara di Mesir Hosni Mubarak kini meringkuk sebagai pesakitan karena sejumlah kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang melibatkan dirinya.Nasib paling tragis sejauh ini menimpa Muammar Kadhafi. Pemimpin Libya ini tewas di tangan rakyat yang marah dan membenci diri penguasa lebih dari tiga dasawarsa itu.
Negara Afrika Utara lain yang tengah menghadapi masalah dengan sistem politik otoritarian adalah Aljazair. Rezim militer yang kini berkuasa di negara itu dikabarkan semakin kerepotan menghadapi gelombang ketidakpuasan rakyat.
