Keadilan hanya ada pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi dan prinsip rule of law. Demikian disampaikan Raja Muhammad VI saat berbicara di depan peserta dialog nasional dan reformasi sistem peradilan negeri itu, di Istana Negara di Kasablanka, Maroko, hari Selasa lalu (8/5).

Sejumlah pejabat penting Maroko menghadiri resepsi tersebut, termasuk Perdana Menteri, Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Majelis Rendah, juga Kabinet dan para penasihat Raja.

"Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan bahwa rule of law dilaksanakan dan untuk mempromosikan investasi dan pembangunan," ujar Muhammad VI seperti dikutip dari Maghrebe Arab Presse.

Dalam kesempatan itu ia juga mengingatkan kembali semangat reformasi yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan 20 Agustus 2009 lalu. Konstitusi baru yang dimiliki Maroko, hasil amandemen tahun lalu, sebutnya, antara lain menjamin kemerdekaan lembaga peradilan yang dipisahkan dari lembaga legislatif dan eksekutif.

Inisiatif amandemen Konstitusi Maroko itu berasal dari Raja Muhammad VI. Ia membentuk sebuah badan konstituante yang bekerja selama beberapa bulan untuk mengumpulkan aspirasi berbagai kelompok masyrakat dan menyusun sebuah draft konstitusi baru. Ini adalah amandemen kesekian yang dilakukan Maroko sejak lepas dari kontrol Prancis tahun 1956.

Semua pengamat politik Afrika Utara dan Timur Tengah tampaknya sepakat bahwa amandemen yang pertama kali ditawarkan Raja Muhammad VI bulan Maret 2011 itu adalah pintu keluar paling elegan untuk menyelamatkan Maroko dari sambaran api revolusi yang meluluhlantakkan beberapa negara di kawasan tersebut.

Raja muda kelahiran Agustus 1963 yang mulai berkuasa tahun 1999 ini juga menegaskan efektifitas pendekatan partisipatif dan dan inklusif dalam sistem peradilan Maroko. Keadilan yang esensial ini, sebutnya lagi, hanya dapat diwujudkan bila semua elemen bangsa dan lembaga pemangku kepentingan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama.

Dia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua elemen bangsa Maroko yang menghargai proses reformasi dan berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan nasional. Semua pihak, sebutnya sekali lagi, harus dapat memainkan peranan aktif dalam dialog nasional.

"Tujuan umum kita adalah menggariskan kesepakatan nasional dengan tujuan yang jelas, prioritas dan program yang spesifik, serta pendanaan dan mekanisme implementasi yang jelas," demikian Muhammad VI.