Dukungan kembali mengalir untuk Kerajaan Maroko yang tengah menghadapi Polisario dan Aljazair dalam sengketa Sahara Barat.

Sejauh ini hanya Maroko yang memiliki proposal penyelesaian yang serius dan kredibel, yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan persoalan itu.

Demikian disampaikan Presiden Prancis François Hollande yang pekan lalu berkunjung ke Maroko.

"Rencana damai yang ditawarkan Maroko pada 2007 berisikan konsep otonomi luas untuk masyarakat Sahara Barat. Saya ulangi poin pentingnya disini: ini adalah dasar yang serius dan kredibel untuk menegosiasikan solusi," ujarnya ketika berbicara di depan anggota Parlemen Maroko (Kamis, 4/4).


 Menurut Presiden Hollande, isu Sahara Barat merupakan salah satu batu penyandung rekonstruksi kawasan Maghribi. Dia menyoroti keluarga yang terpisahkan konflik ini, kondisi populasi di dalam Kamp Tindouf yang memprihatinkan dan relasi antara kelompok pemberontak dengan negara-negara Maghribi.

Dia juga menegasakan bahwa negaranya bersikap tegas soal sengketa Sahara Barat. Prancis mendukung upaya Dewan Keamanan PBB mencari penyelesaian politik yang dapat diterima bersama-sama berdasarkan pada Resolusi DK.


"Status quo di Sahara Barat mengganggu keamanan kawasan tersebut," ujarnya lagi.

Dalam pernyataan bersama yang ditandantanganinya dengan Raja Muhammad VI, Presiden Hollande mengatakan kunjungan ke Maroko merupakan dukungan negaranya pada ambisi Maroko mengadopsi reformasi dan keterbukaan.

Dalam pernyataan bersama itu disebutkan bahwa kedua kepala negara sepakat untuk mempekuat dialog dan konsultasi serta aksi bersama pemerintahan kedua negara, lembaga parlemen, kelompok bisnis, univeritas dan pemangku kepentingan masyarakat sipil lainnya.