Sudah saatnya pemerintah memperbesar transparansi terutama dalam pembuatan kebijakan nasional. Ini adalah cara paling efektif dalam menghadapi tantangan jaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Demikian disampaikan Perdana Menteri Kerajaan Maroko Abdelilah Benkirane ketika membuka seminar mengenai efisiensi administrasi publik dan keterbukaan pemerintahan yang diselenggarakan Kementerian Pelayanan Publik Maroko bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penelitian Administrasi untuk Pembangunan Afrika (CAFRAD) di Rabat (10/6).

Dalam peryataan Benkirane yang dibacakan Menteri Negara Abdellah Baha itu ditekankan bahwa keterbukaan dan transparansi menjadi kebutuhan di tengah berbagai persoalan yang melanda dunia. Krisis ekonomi di negara berkembang pada gilirannya telah menumbuhkan secara signifikan keingintahuan masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan nasional.

Pada titik inilah, pemerintah di negara-negara berkembang, khususnya Afrika, harus memberikan ruang yang cukup kepada warganegara untuk dapat menyaksikan secara langsung dan bahkan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

Hal ini, sambung Benkirane yang juga anggota Perhimpunan Persahabatan Maroko-Indonesia, juga akan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Pelayanan Publik dan Modernisasi Administrasi, Abdelaâdim Guerrouj, menekankan, keterbukaan pemerintah adalah penjuru dari upaya merealisasikan good governance yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan partisipasi. Ini juga merupakan prioritas strategis untuk meningkatkan iklim usaha, memperluas dayatarik bagi investasi dan memperkuat penegakan hukum.

Adapun Direktur Jenderal CAFRAD Mamosi Simon dalam sambutannya menekankan kebutuhan mengadopsi prinsip transparansi, integritas dan profesionalisme dalam administrasi publik. Kesemua ini, sebutnya, adalah pondasi keterbukaan pemerintah.