Baru-baru ini Raja Muhammad VI dari Kerajaan Maroko meminta pemerintah Maroko menyusun draf strategi dan rencana kerja berkaitan dengan penguatan perlindungan terhadap pekerja migran dan imigran. Dalam kaitan itu, Raja Muhammad VI meminta agar pemerintah Maroko menjalin komunikasi intens dengan Badan PBB untuk Perlindungan HAM.

Maroko merupakan salah satu negara pertama yang meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1993).

Kantor Sekjen PBB Ban Ki-Moon hari Kamis kemarin (12/9) mengapresiasi tekad kuat Raja Muhammad VI itu.

"Sekeretaris Jenderal PBB mendorong pemerintahan di Kerajaan Maroko untuk mengimplementasikan rekomendasi Dewan Nasional HAM Kerajaan Maroko," ujar Jurubicara Sekjen PBB, seperti dikutip dari Maghreb Arab Press.

Sekjen PBB berharap setelah diimplementasikan, draf strategi dan rencana kerja ini dapat meningkatkan kualitas imigran di Maroko terlepas apapun status mereka.

Sekjen PBB juga meminta pemerintahan di Maroko menjalin kerjasama dengan Komisi Tinggi HAM PBB untuk menjamin bahwa semua pekerja migran mendapatkan keadilan dan perlindungan menghadapi eksploitasi dan kekerasan.