Setelah sempat tertunda selama beberapa bulan terakhir, parlemen tingkat pertama Maroko menyetujui RUU pemerintah terkait pembangunan dan pengaturan bank Islam.

RUU tersebut mengatur aktivitas perbankan berlandaskan hukum Islam serta aturan terkait hutang bagi perusahaan swasta yang menghormati prinsip keuangan Islam.

Dalam pemungutan suara di parlemen tingkat pertama pada Rabu (25/6), mayoritas anggota parlemen mendukung RUU tersebut.

"RUU disahkan oleh 75 suara tanpa ada yang menentang. Sementara 19 deputi oposisi tidak memilih," tulis laporan parlemen seperti dikabarkan Morocco World News.

Di bawah RUU tersebut, bank asing dan lembaga pemberi pinjaman lokal dapat mendirikan bank Islam di Maroko.

RUU tersebut sekaligus mengatur bank untuk memberikan layanan kepada pelanggannya melalui tiga mode.

Mode pertama disebut dengan Mudaraba atau kontrak yang menawarkan investasi khusus oleh seorang ahli keuangan di mana bank dan pelanggan sama-sama berbagi keuntungan.

Mode kedua adalah Ijara atau kontrak yang memberikan bank hak untuk membeli item bagi pelanggan dan kemudian menyewakannya kembali dalam priode waktu tertentu.

Sedangkan mode ketiga adalah Musharaka atau kontrak kerjasama di mana bank Islam dan pelanggan dapat berinvestasi dalam suatu proyek. Di bawah kemitraan ini, kedua belah pihak harus terlebih dahulu menyepakati sistem bagi hasil. Selain itu jumlah kerugian juga harus dipatok dengan jumlah yang diinvestasikan.

Lebih lanjut, RUU juga mengatur dibentuknya komite oleh bank sentral Maroko dan badan ulama pemerintah. Badan tersebut bertugas mengawasi apakah aktivitas kegiatan bank Islam selaras dengan hukum Syariah.

Kendati RUU tersebut telah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen tingkat pertama, namun RUU itu masih memerlukan persetujuan dari parlemen tingkat dua dalam pemungutan suara akhir yang akan digelar minggu depan.