PIHAK berwenang Spanyol tidak lagi mengakui dokumen perjalanan dan dokumen identitas lain yang dikeluarkan pemerintahan negara boneka Republik Demokratik Arab Sahrawi bentukan Polisario.
Informasi yang diperoleh dari PolisarioThinkTwice.Com ini mengatakan, keputusan itu dilakukan pemerintah Spanyol untuk memperketat dan mempersempit ruang gerak kelompok teroris yang beroperasi di kawasan Subsahara atau Sahel.
Kawasan tersebut kini merupakan ancaman yang nyata bagi negara-negara Eropa.
SADR dibentuk oleh Fron Polisario yang sejak pertengahan 1970an silam mengklaim sebagai pemilik provinsi selatan Maroko.
Prancis dan Spanyol membagi dua wilayah selatan dalam perjanjian Fez 1912. Dalam perjanjian itu wilayah Fez diduduki Prancis dan wilayah selatan diduduki Spanyol. Pada tahun 1975 Spanyol meninggalkan Sahara akibat krisis ekonomi dan politik di Spanyol.
Sejak saat itu segelintir orang Sahrawi yang sebelumnya mendirikan Polisario memproklamasikan SADR di Kamp Tindouf, Aljazair.
Informasi terakhir menyebutkan bahwa kawasan Sahel terutama Kamp Tindouf merupakan tempat persemaian bibit terorisme di kawasan itu.
Juga disebutkan bahwa pemerintah Spanyol hanya mengakui dokumen perjalanan dan dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah negara berdaulat di kawasan Sahel, seperti Aljazair dan Mauritania.
Peraturan ini juga berlaku bagi orang Sahrawi yang sudah menetap di Spanyol. Termasuk pejabat Polisario yang sudah mendapatkan kewarganegaraan Spanyol.
Peraturan baru ini berlaku sejak awal September 2014 yang lalu. smc
