HARI ini 39 tahun lalu, sekitar 350 ribu rakyat Maroko berjalan kaki memasuki wilayah selatan di Gurun Sahara. Perjalanan berlangsung damai. Rakyat Maroko membawa Al Quran, bendera Maroko dan foto Raja Hassan II.
Green March, begitu nama peristiwa historik ini, menjadi penanda bersatunya kembali kedua wailayah Maroko setelah dipisahkan dua negara Eropa, Prancis dan Spanyol lewat Perjanjian Fez 1912. Di dalam perjanjian itu, wilayah utara Maroko dikuasai Prancis, dan wilayah selatan dijajah Spanyol.
Wilayah utara Maroko lebih dahulu mengecap kemerdekaan. Prancis meninggalkan Maroko pada tahun 1956. Sejak itu rakyat Maroko bahu membahu berusaha membebaskan wilayah selatan dari penjajahan Spanyol. Upaya ini baru berhasil di pertengahan 1970an bersamaan dengan krisis politik Spanyol.
Dua tahun sebelum Spanyol menarik diri, Aljazair yang didukung oleh Uni Soviet ketika itu memfasilitasi sekelompok pejuang Maroko untuk mendirikan Polisario. Setelah Spanyol menarik diri dari Sahara, Fron Polisario mengklaim Sahara Barat sebagai negara yang merdeka.
Klaim Polisario ini tentu tidak diterima oleh Raja Hassan II dan rakyat Maroko yang menyadari bahwa Sahara adalah bagian dari Maroko jauh sebelum Prancis dan Spanyol membelah dua negeri itu.
Tanggal 16 Oktober 1975 International Court of Justice (ICJ) di Den Haag mengeluarkan keputusan yang hingga kini masih kontroversial. Di satu sisi ICJ mengatakan bahwa Sahara Barat adalah wilayah yang tidak bertuan. Tetapi di sisi lain, ICJ juga mengakui bahwa ada hubungan antara Sahara dengan Kerajaan Maroko sebelumnya.
Ketidaktegasan ICJ inilah yang mendorong Raja Hassan II memerintahkan rakyat Maroko mengorganisir Green March, sebuah aksi massal yang dilakukan secara damai untuk membuktikan Sahara adalah milik Maroko.
“Besok, Anda akan melintasi garis batas. Besok, Anda akan memulai Perjalanan. Besok. Anda akan berjalan di tanah milik Anda. Besok, Anda akan mencium tanah yang merupakan bagian dari negeri Anda,” ujar Raja Hassan di Agadir, sekitar 554 kilometer di baratdaya Rabat, sehari sebelumnya.
Kini, Green March di Maroko dikenang sebagai sebuah perjalanan yang mampu mengembalikan kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 itu pada kegemilangan di masa lalu.
Namun, usaha menyatukan kembali Maroko masih mendapat tantangan dari kelompok Polisario yang berada di Aljazair. Hingga kini Maroko dan Polisario masih terlibat dalam pembicaraan di Komisi IV PBB mengenai status Sahara. Sejauh ini, hanya Maroko yang seperti permintaan DK PBB, membawa proposal damai yang komprehensif dan bisa diandalkan.[SMC]
