MAROKO menolak perubahan apapun terkait peranan PBB dalam manajemen isu Sahara Barat. Hal ini ditegaskan Menteri Muda Luar Negeri Mbarka Bouaida.

Dalam sebuah interview dengan koran berbahasa Arab, Assabah, Bouaida menggarisbawahi bahwa isu Sahara Maroko berada di jantung proyek demokrasi berskala besar diMaroko, pada level politik, konstitusi dan pembangunan.

"Perubahan apapun terkait peran PBB ditolak Maroko, terutama setelah rencana rahasia mengubur proposal otonomi khusus Maroko dapat dikonfirmasi," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa situasi yang sedang dihadapi Maroko saat ini adalah bagian dari strategi lama untuk memanipulasi persoalan dan memutarbalikkan fakta.

Pernyataan Bouaida ini masih terkait dengan pernyataan blunder yang disampaikan Sekjen PBB awal Maret lalu. Ketika mengunjungi kamp Tindouf di Aljazair, Ban Ki-moon mengatakan bahwa Maroko menjajah Sahara Barat. Padahal tidak sekalipun istilah itu digunakan dalam pembahasan sengketa ini di forum-forum PBB, juga di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pernyataan Ban Ki-moon itu dianggap sebagai kesalahan serius.

Pernyataan Ban Ki-moon itu, masih menurut Bouaida, merupakan bagian dari rencana yang disiapkan pada tahun 2007, saat pertama kali Maroko mengajukan proposal otonomi khusus.

Bouaida juga mengatakan bahwa Maroko merupakan pihak yang paling berkembang dalam hal menemukan solusi damai demi mengakhiri konflik ini. Maroko juga telah menyampaikan proposal otonomi khusus serta mengambil banyak inisiatif untuk kompromi.

Di sisi lain, Polisario tidak mengubah sikap mereka sama sekali.

“Maroko telah memperlihatkan niat baik dalam menangani kasus ini sejak gencatan senjata 1991 dan telah pula mengusulkan otonomi khusus. Penghormatan Maroko terhadap komitmen ini tidak berarti Maroko akan menutup mata terhadap blunder yang dilakukan pejabat PBB secara personal,” demikian Bouaida. SMC