REFORMASI pemerintahan membutuhkan perubahan sikap dan pola pikir serta hukum yang berkualitas. Peningkatan kinerja pemerintah merupakan kewajiban semua pemangku kebijakan dan hanya dengan komitmen kuat pemerintah dapat melayani masyarakat.

Demikian disampaikan Raja Muhammad VI dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat, Jumat (14/10). Ini adalah sidang pertama setelah pemilihan umum yang dimenangkan Partai Keadilan dan Pembangunan beberapa waktu lalu.

"Reformasi pemerintahan membutuhkan perubahan sikap dan pola pikir juga hukum yang berkualitas untuk menciptakan lembaga-lembaga negara yang efektif yang dapat melayani masyarakat," ujarnya.

"Dengan demikian, saya meminta semua pihak, pemerintah, parlemen, partai politik, serikat pekerja, masyarakat sipil, dan pegawai negeri, untuk menanamkan komitmen tanggung jawab nasional demi menghasilkan solusi nyata sehingga dapat meningkatkan performa lembaga negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat," sambung Raja Muhammad VI.

Bagi Raja Muhammad VI, setiap orang memiliki tanggung jawab dalam menjamin efisiensi lembaga negara dan meningkatkan kualitas pelayanan, karena mereka adalah tulang punggung dari setiap reformasi dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan dan perkembangan yang diinginkan rakyat.

Menurutnya, memperhatikan keadaan saat ini, dibutuhkan perhatian khusus pada pelatihan staf pemerintahan. Bahkan, dia menekankan, staf pemerintahan adalah kunci dari hubungan antara rakyat dengan lembaga pemerintahan.

"Mereka bukan hanya harus bekerja dalam kondisi yang baik, tetapi juga harus ada insentif untuk mereka seperti halnya mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi," tambah Raja lagi.

Dia juga menambahkan arti penting pelayanan e-government untuk menjamin akses publik terhadap informasi pelayanan semua sektor.

Penggunakan ICT, katanya, memungkinkan pemerintah merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat tanpa harus datang ke lembaga pemerintahan dan berinteraksi dengan pegawai pemerintahan yang sering kali menjadi ajang korupsi dan kesewenang-wenangan. SMC