PETINGGI Partai Keadilan dan Pembangunan Saad Eddine El Othmani telah ditunjuk Raja Muhammad VI sebagai perdana menteri.

Othmani menggantikan Abdelilah Benkirane yang gagal membentuk pemerintahan sejak Partai Keadilan dan Pembangunan memenangkan pemilihan umum bulan Oktober 2016.

Menyusul penunjukkan Othamani ini, Partai Istiqlal menyatakan kembali keinginannya bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Eksekutif PI Mohammed Soussi dalam jumpa pers usai pertemuan kedua partai di kantor Partai Keadilan dan Pembangunan, hari Selasa (21/3).

"Partai Keadilan menyampaikan keinginannya bersama-sama partai mayoritas dalam pemerintahan koalisi. Kami masih memiliki keputusan yang sama," ujarnya.

Soussi mengatakan, Partai Istiqlal telah menyampaikan pernyataan dukungan dan keinginan bergabung dengan pemenang pemilu beberapa saat setelah Partai Keadilan dan Pembangunan diumumkan sebagai pemenang.

"Kami berharap Othmani sukses melaksanakan tugasnya membentuk pemerintahan melalui cara yang sepantasnya dilakukan," ujar dia.

Sepanjang lima bulan terakhir, upaya membentuk pemerintahan mengalami kendala karena Partai Nasional Independen (RNI) menolak kehadiran Partai Istiqlal.

Sekjen RNI Aziz Akhanouch dengan tegas mengatakan, partainya akan bergabung dengan Partai Istiqlal bila Sekjen Partai Istiqlal Hamid Chabat tidak dilibatkan.

Dalam pertemuan di Kantor Partai Keadilan dan Pembangunan itu, Sekjen Partai Otentik dan Modernitas (PAM) Ilyas Omari tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas kerajaan. SMC