SEBANYAK 15 anggota Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan pembahasan rancangan resolusi DK PBB untuk masalah Sahara Barat dalam pertemuan tertutup hari Kamis (27/4).

Resolusi yang kemungkinan akan diadopsi pada akhir pekan ini merefleksikan perhatian mendalam Sekjen PBB Antonio Guterres terkait dengan ketegangan terakhir yang terjadi di kawasan itu.

Sekjen Guterres telah meminta agar Polisario menarik pasukan dari kawasan Gueguerat yang terletak di selatan Maroko, dekat perbatasan dengan Mauritania.

Resolusi itu meminta agar Polisario menghormati perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada 1991 tanpa syarat apapun.

DK PBB memberi kesempatan selama 30 hari setelah resolusi diadopsi kepada Polisario untuk menarik pasukan dari Gueguerat. Apabila tidak mengindahkan permintaan ini, maka DK PBB akan mengambil jalan yang perlu untuk membebasakan kawasan itu dari kehadiran pasukan militer.

Resolusi itu juga meminta semua pihak yang bertikai memperlihatkan komitmen dalam mencapai solusi politik yang dapat diterima. Dalam hal ini, draft resolusi menyebutkan sebanyak tiga kali bahwa solusi politik itu harus dalam konteks yang konsiten dengan didasarkan pada prinsip dan tujuan Piagam PBB.

Rekomendasi Sekjen PBB dan draft resolusi DK PBB sejalan dengan posisi Maroko yang menilai bahwa kemerdekaan bukan satu-satunya cara mencapai penentuan nasib sendiri dan bahwa otonomi yang diberikan juga harus berdasarkan pada peraturan yang dimiliki PBB yang memberikan tujuan menentukan nasib sendiri.

Juga disebutkan dalam draft itu bahwa Dewan Keamanan PBB mendukung penuh komitmen Sekjen PBB dan utusan khusus Sekjen PBB yang menginginkan solusi bagi masalah Sahara Barat dalam konteks menggelar negosiasi dengan dinamika dan semangat mencapai keputusan politik yang dapat diterima semua pihak. SMC