PARLEMEN dan pemerintahan Maroko satu suara dalam menghadapi provokasi kelompok separatis Polisairo. Dalam rapat dengan DPR hari Senin (28/5), Perdana Menteri Saad Eddine El Othmani menegaskan bahwa provokasi Polisario itu bertentangan dengan Resolusi 2414 Dewan Keamanan PBB.

Polisario adalah kelompok separatis pengganggu keamanan yang bermarkas di Tindouf, Aljazair.

El Othmani dalam pertemuan itu mengatakan bahwa bagi kabinet yang dipimpinnya, integritas Maroko adalah prioritas utama.

Dia juga menambahkan bahwa pernyataan itu merupakan pesan yang cukup jelas dan tegas kepada pihak lawan bahwa kedaulatan atas wilayah Maroko tidak dapat dinegosiasikan.

Dia menyoroti aksi sepihak Polisario pada tanggal 20 Mei lalu di Tifariti. Pada tanggal itu Polisario menggelar parade militer untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai 45 tahun gerakan perlawanan.

Provokasi Polisario itu telah pula dikecam Sekjen PBB Antonio Guterres yang mengatakan bahwa parade militer tersebut melanggar perjanjian genjatan senjata dan Resolusi DK PBB.

El Othmani lebih lanjut mengatakan, Polisario pun tidak punya legitimasi untuk mewakili orang Sahrawi yang berada di kamp pengungsi Tindouf.

Dia mengingatkan bahwa isu Sahara Barat telah mencapai sejumlah hasil penting yang merupakan hasil dari upaya bersama semua elemen di Maroko, termasuk Parlemen, partai politik, serikat dagang, media dan intelektual serta semua masyarakat sipil.

El Othmani menambahkan, bahwa pidato Raja Muhammad VI pada peringatan hari penobatan 30 Juli 2017 dan peringatan 42 tahun Green March November 2017 menjadi referensi utama pemerintahannya dalam mengelola isu Sahara Barat.

"Tidak ada solusi di luar kedaulatan Maroko atas Sahara Barat," ujar El Othmani menirukan kembali pernyataan Raja Muhammad VI. [SMC]