PROPOSAL damai yang ditawarkan Kerajaan Maroko sejauh ini dinilai sebagai proposal yang paling kredibel dalam kerangka demokrasi untuk menyelesaikan sengketa di Sahara Barat.
Penilaian ini kembali disampaikan Dutabesar Prancis untuk PBB Francois Delattre hari Rabu kemarin (31/10) di Markas PBB di New York.
Dubes Delattre berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB, setelah Resolusi 2440 diadopsi. Didalam resolusi itu disebutkan bahwa mandat untuk Pasukan Penjaga Keamanan PBB di Sahara Barat, Minurso, diperpanjang selama enam bulan.
“Bagi Prancis, proposal otonomi yang disampaikan Maroko merupakan dasar yang serius untuk dibicarakan di masa depan,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, Dewan Keamanan PBB mendukung penuh upaya Utusan Pribadi Sekjen PBB Horst Kohler yang tergambarkan dalam Resolusi 2440 itu.
Dia menambahkan, keberhasilan kunjungan Kohler ke kawasan itu baru-baru ini akan menentukan pondasi pembicaraan damai yang telah dijadwalkan akan dilakukan di Jenewa pada Desember mendatang.
Dalam pertemuan di bulan Desember nanti, Aljazair juga akan dilibatkan mengingat Aljazair ikut berperan dalam konflik yang telah terjadi sejak pertengahan 1970an ini.
Aljazair bukan hanya menyediakan Kamp Tindouf sebagai markas Polisario, tetapi juga memberikan perlindungan politik dan persenjataan kepada kelompok itu. [SMC]