TAHUN ini Kerajaan Maroko merayakan 20 tahun kekuasaan Raja Muhammad VI. Ia dilantik pada 30 Juli 1999 menggantikan ayahnya, Hasan II, yang meninggal dunia.

Selama dua dekade terakhir, di bawah kepemimpinan Muhammad VI, dunia menyaksikan Maroko yang bergerak ke depan, menyandingkan stabilitas politik dan demokrasi dengan berbagai program pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Pemerintahan Muhammad VI dipuji banyak kalangan dari dalam dan luar negeri sebagai pemerintahan yang partisipatif, yang melibatkan rakyat dalam lanskap demokrasi yang stabil.

Ia dikenal sebagai raja yang populer, raja yang mempersatukan seluruh negeri. Dia memberi pengakuan fundamental pada seluruh anak bangsa Kerajaan Maroko.

Bahasa Amazigh diakui sebagai bahasa resmi negara seperti halnya bahasa Arab. Bahkan di masa-masa awal pemerintahannya, di tahun 2001, Raja Muhammad VI mendirikan Institut Kerajaan Budaya Amazigh (IRCAM).

Raja Muhammad VI juga menempatkan isu wanita sebagai salah stau prioritas penting dalam pemerintahannya. Raja Muhammad VI tidak sungkan-sungkan mempromosikan peran wanita yang lebih signifikan dalam pembangunan dan demokrasi.

Di tahun 2004 ia memperkenalkan reformasi Kode Keluarga yang menjadi salah satu pencapaian penting yang mengakhiri perdebatan antara kaum konservatif dan modernis mengenai posisi wanita tidak hanya di tengah keluarga dan masyarakat, tetapi juga di tengah gerakan pembangunan bangsa.

Raja Muhammad VI juga diberi gelar Raja Rakyat Miskin. Ini merujuk pada kepeduliannya yang sangat tinggi pada kehidupan rakyat yang kurang beruntung. Ia meluncurkan Inisiatif Nasional Pembangunan Manusia pada 18 Mei 2005 yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan ketimpangan sosial. Inisiatif ini juga berperan dalam menekan radikalisasi yang laten di kalangan masyarakat terpinggirkan.

Amandemen Konstitusi

Raja Muhammad VI menginisiasi amandemen Konstitusi pada bulan Maret 2011. Ia membentuk badan konstituante yang terdiri dari berbagai kelompok untuk menyusun draft Konstitusi baru. Pada bulan Juli 2011 sebuah referandum digelar untuk memutuskan apakah Konstitusi baru itu diterima atau tidak. Dan hasilnya adalah, diterima.

Konstitusi baru ini memperkuat pondasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, serta memperkuat peran lembaga-lembaga negara.

Di dalam draf konstitusi baru itu antara lain disebutkan bahwa raja memilih perdana menteri dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Perdana menteri memiliki kewenangan untuk memilih atau memecat menteri dan kepala daerah.

Konstitusi baru itu juga menjamin penguatan kewenangan parlemen dalam hal menyusun RUU. Pun konstitusi baru menjamin independensi lembaga peradilan di seluruh negeri.

Hal lain adalah menetapkan bahasa Amazigh atau Berber menjadi salah satu bahasa resmi Maroko. Komisi HAM dan antikorupsi juga diakui keberadaannya di dalam konstitusi baru itu.

Konstitusi (baru) memberikan kekuasaan kepada kepala pemerintah untuk membentuk dan membubarkan kabinet, mengarahkan dan mengkordinasi program pemerintah, dan mensupervisi pelayanan publik.

Konstitusi baru itu pun menjamin HAM, terutama asas praduga tak bersalah dan menjamin peradilan yang adil. Konstitusi juga menentang penyiksaan dan penghilangan paksa, dan semua bentuk diskriminasi dan tindakan yang tidak manusiawi.

Draf konstitusi baru juga mendukung kemerdekaan pers dan berekspresi dan beropini, seperti halnya kebebasan mengakses informasi dan untuk menyampaikan petisi.

Pembangkit Listrik Noor Ouarzazate

Di bulan Februari 2016, Raja Maroko Muhamamd VI meluncurkan salah satu taman pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Proyek senilai 3,9 miliar dolar AS yang diluncurkan di wilayah selatan Ouarzazate Maroko itu juga dikenal dengan nama Noor-1.

Proyek ini memproduksi listrik 160 megawatt. Dengan kapasitas tersebut, Noor-1 memungkinkan Maroko untuk secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Menurut perkiraan dari Kementerian Energi Maroko, kompleks pembangkit listrik tenaga surya itu memungkikan Maroko untuk mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 240.000 ton per tahun.

Kembali ke Uni Afrika

Di bulan Januari 2017, Kerajaan Maroko kembali ke Uni Afrika. Hal itu disampaikan Raja Muhammad VI ketika memberikan sambutan dalam KTT Uni Afrika ke-28 di Addis Ababa, Ethiopia.

Maroko ikut mendirikan Uni Afrika pada 1960an bersama sejumlah negara Afrika. Namun di tahun 1984, Maroko memutuskan hengkang dari Uni Afrika karena beberapa negara mengakui negara boneka Sahara yang didirikan Aljazair dan Polisario.

“Ini adalah waktu yang tepat bagi Afrika untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan Afrika,” kata Raja Muhammad di KTT Uni Afrika ke-28 itu.

“Kita harus bekerja untuk mengaktifkan tanah kita, setelah puluhan tahun penjarahan, untuk memasuki era kemakmuran,” sambungnya.

Menurut Raja Muhammad VI sudah sepatutnya bangsa-bangsa di Afrika bangga akan sumber daya alam yang dimiliki Afrika dan nilai-nilai spiritual yang berkembang di tengah masyarakat. Semua ini harus dimanfaatkan untuk masa depan yang lebih baik.

Pemimpin di Sektor Otomotif

Di bulan Mei 2018 Maroko memantapkan diri sebagai pemimpin baru kawasan di sektor otomotif.

Konsep kawasan bebas yang memberikan kemudahan pajak relatif rendah pada kisaran 8,75 persen, menarik perhatian sejumlah perusahaan otomotif raksasa untuk menanamkan modal di Maroko, dus membuat Maroko melampaui Afrika Selatan dalam produksi kenderaan.

Kemampuan Maroko memproduksi kendaraan saat ini sebanyak 376,826 per tahun. Dalam sepuluh tahun mendatang, Kerajaan Maroko memasang target kemampuan produksi sebanyak satu juta mobil dalam satu tahun. Sementara Afrika Selatan memasang target produksi 1,2 juta mobil di tahun 2035.

Renault, investor orisinil, telah bergabung dengan Peugeot-Citroen, sementara manufaktur dari berbagai negara mulai memperlihatkan ketertarikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah investor lain yang melirik Maroko adalah Nexteer, Gestamp, Ficosa dan Magneti Marelli dari Fiat.

Satelit Muhammad VI-B

Di bulan November 2018, Maroko mencatatkan prestasi baru, yakni meluncurkan Satelit Muhammad VI-B.

Satelit ini diluncurkan dari situs peluncuran Kourou di Guyana Prancis, pada Selasa, 20 November 2018, pukul 10.42 waktu setempat, atau 2.42 waktu Rabat, dan 20.42 waktu Washington DC.

Program ruang angkasa ini diputuskan Raja Muhammad VI pada tahun 2013. Proyek dikerjakan secara teliti selama lima tahun.

Ini adalah satelit kedua yang diluncurkan Maroko dari tempat yang sama. Satelit pertama, Muhammad VI-A, diluncurkan pada 8 November 2017.

Saat peluncuran, Satelit Muhammad VI-B memiliki bobot seberat 1,1 ton. Satelit Muhammad VI-B diluncurkan dengan menggunakan roket pembawa Vega Flight VV13 setinggi 29,9 meter, berdiameter 3,025 meter dan berat 137 ton.

Tangier Med II

Di akhir Juni 2019, Raja Muhammad VI mengutus putra mahkota Pangeran Moulay El Hassan untuk meresmikan Pelabuhan Tangier Med II di Provinsi Fahs Anjra, Wilayah Tangier-Tetouan-Al Hoceima.

Proyek ini memungkinkan Tangier Med II menjadi pelabuhan terkemuka di kawasan Mediterania.

Pelabuhan baru yang mencakup dua terminal peti kemas baru dengan kapasitas tambahan 6 juta TEUs akan semakin memperkuat posisi kompleks pelabuhan Tangier Med sebagai pusat dan rujukan di Afrika dan dunia untuk arusan logistik dan perdagangan internasional. Kapasitas total pelabuhan ini lebih dari 9 juta kontainer.

Pelabuhan ini juga mengkonsolidasikan pengaruh Maroko di wilayah Euro-Mediterania dan Arab, serta meningkatkan perannya sebagai pusat perdagangan antara Eropa dan Afrika, Mediterania dan Atlantik.

Tangier Med telah berhasil menghubungkan Maroko dengan 77 negara dan 186 pelabuhan, sehingga membantu membangun Kerajaan di kancah maritim internasional dan meningkatkan posisi Maroko dalam daftar UNCTAD dari posisi ke-83 menjadi posisi 17.

Jaringan Jalan yang Semakin Padat

Pemerintahan Raja Muhammad BI juga ditandai dengan proytek pembangunan infrastruktu, termasuk di dalamnya jembatan kabel terpanjang di Afrika yang diberi nama Jembatan Muhammad VI.

Ia menjadi ikon baru Maroko.

Minat raja Muhammad VI yang besar pada infrastruktur membuat Maroko kini memiliki jaringan jalan tol lebih dari 57.000 km.

Cakupan jalan yang menjadi lebih padat selama 20 tahun terakhir, khususnya berkat Program Jalan Pedesaan Nasional, yang telah sangat membantu membuka daerah-daerah terpencil di Maroko.

Jalan raya tersebar lebih dari 1.800 km dan memainkan peran kunci dalam pembangunan negara, membuat 60 persen dari populasi terhubung langsung ke jaringan ini dan 85 persen menetap kurang satu jam dari jalan raya.

Demikian pula, semua kota dengan lebih dari 400.000 penduduk melekat pada jaringan jalan tol dan bagian baru secara teratur ditugaskan oleh National Motorway Company of Morocco (ADM).

Dengan semua catatan di atas, dapat dikatakan Maroko tengah memasuki masa depan yang lebih baik dari apa yang mereka miliki saat ini.