SMC. Dukungan terhadap inisiatif otonomi Sahara yang diajukan Kerajaan Maroko kembali disuarakan Afrika Tengah.
Menteri Luar Negeri, Francophonie dan Afrika Tengah di Luar Negeri, Sylvie Baïpo-Temon menyampaikan komitmen negaranya untuk mendukung penuh rencana otonomi Sahara.
Menurut Baïpo-Temon, inisiatif Sahara Maroko merupakan satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis untuk menyelesaikan perselisihan di wilayah itu.
"Republik Afrika Tengah selalu mendukung Kerajaan Maroko dan upayanya untuk menemukan solusi yang solid dan damai. Rencana otonomi Maroko adalah solusi damai yang sejalan dengan Piagam PBB," ujarnya kepada Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita dalam konferensi pers pada Senin (10/6) seperti diberitakan RMOL.id.
Maroko telah menguasai Sahara sejak pertengahan tahun 1970-an ketika Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonialnya. Untuk meredakan konflik, Rabat menawarkan otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatannya.
Konflik Maroko dengan Polisario terhenti pada tahun 1991 dengan gencatan senjata yang didukung PBB, mencakup rencana referendum untuk menyelesaikan status Sahara Barat.
Namun, aturan referendum tidak pernah disepakati dan PBB tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah pilihan, melainkan menyerukan para pihak untuk menunjukkan kompromi dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima bersama.
Maroko telah mengumpulkan dukungan untuk rencana otonominya dari negara-negara barat, sejak Amerika Serikat mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut pada tahun 2020.
