SMC. Pemerintah Aljazair mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Prancis atas posisi baru Paris terkait sengketa Sahara Barat.
Setelah menarik duta besar Aljazair dari Paris, Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf mengumumkan pada hari Rabu (31/7) bahwa negaranya akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Prancis.
"Ini bukan penarikan duta besar untuk konsultasi. Ini adalah pengurangan perwakilan diplomatik. Ini adalah langkah signifikan untuk menyatakan kecaman dan ketidaksetujuan kami," kata Attaf dalam konferensi pers.
Penarikan duta besar Aljazair adalah langkah pertama yang akan diikuti oleh tindakan lain, kata Attaf, mengklaim bahwa Presiden Macron memberi tahu Tebboune tentang keputusan negaranya mengenai Sahara pada bulan Juni.
"Keputusan Prancis tidak mendukung penyelesaian damai masalah Sahara Barat" dan "bertentangan dengan upaya diplomatik PBB dan beberapa aktor internasional," gerutunya.
Pada hari Selasa, kabinet kerajaan Maroko mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan konfirmasi Presiden Macron atas pengakuan negaranya atas kedaulatan Maroko atas provinsi selatannya.
"Masa kini dan masa depan Sahara Barat berada dalam kerangka kedaulatan Maroko," kabinet kerajaan mengutip pernyataan Presiden Macron dalam suratnya kepada Raja Mohammed VI.
Raja menanggapi keputusan Macron dengan menyambut baik pemerintah Prancis atas posisinya yang jelas dan kuat dalam mendukung sentralitas eksklusif rencana Maroko untuk menyelesaikan sengketa Sahara, pernyataan tersebut.
Keputusan Prancis tersebut menyusul pernyataan tergesa-gesa minggu lalu oleh Kementerian Luar Negeri Aljazair, yang mengisyaratkan dan mengecam kemungkinan langkah Paris untuk mengakui kedaulatan Maroko.
Aljazair menghapus siaran pers yang tergesa-gesa pada hari yang sama tetapi mengeluarkan pernyataan baru pada hari Senin yang menentang keputusan Prancis setelah Macron secara resmi mengumumkan posisi baru negaranya di Sahara.
Ancaman Aljazair terhadap Prancis mencerminkan reaksinya yang sama marahnya ketika Spanyol mendukung Rencana Otonomi Maroko sebagai dasar yang paling serius dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa Sahara pada Maret 2022.
Aljazair juga menarik duta besarnya di Madrid dan mengakhiri Perjanjian Persahabatan yang telah berlangsung selama 20 tahun dengan negara Eropa tersebut sebagai protes atas dukungannya terhadap rencana Maroko untuk Sahara. 
