SMC. Pemerintah Inggris yang baru terpilih pada pemilu 4 Juli lalu sama sekali tidak berencana untuk merevisi perjanjian dengan Maroko yang mencakup Sahara. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2019.
Sikap Perdana Menteri Keir Starmer ini disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis dari Ben Lake, seorang anggota parlemen dari Partai Plaid Cymru. Ia dikenal sebagai anggota parlemen yang getol mengadvokasi kemerdekaan Wales.
Pertanyaan itu berbunyi, “Apakah Menteri Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan telah melakukan diskusi baru-baru ini dengan mitranya dari Maroko mengenai perdagangan sumber daya alam yang berasal dari Sahara Barat?”
Dalam Keir Starmer mengatakan, “Kami tidak menganggap aktivitas komersial di Sahara Barat sebagai ilegal, asalkan menghormati kepentingan masyarakat Sahrawi. Inggris terus mendukung upaya yang dipimpin PBB dan pekerjaan Staffan de Mistura sebagai Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sahara Barat, dan kami terus mendorong keterlibatan yang konstruktif dengan proses politik.”
Tanggapan tegas ini kelihatannya mengecewakan para pendukung Polisario di parlemen Inggris. Sebelumnya, pernyataan sama juga disampaikan pada bulan April 2024 oleh pemerintahan Konservatif mantan Perdana Menteri Rishi Sunak.
Saat itu, David Rutley, Wakil Menteri Luar Negeri di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan, juga menyatakan, “Kami tidak menganggap aktivitas komersial di Sahara Barat sebagai ilegal, asalkan menghormati kepentingan masyarakat Sahrawi."
Perlu dicatat, pada tanggal 5 Desember 2022, Pengadilan Tinggi Inggris menolak banding yang diajukan oleh LSM Western Sahara Campaign UK (WSCUK), yang berupaya membatalkan Perjanjian Asosiasi Maroko-Inggris, yang mencakup produk-produk dari Sahara.
Terlepas dari partai yang berkuasa, posisi pemerintah Inggris terhadap Sahara tetap tidak berubah
Respon yang sama juga disampaikan Perdana Menteri Starmer untuk pertanyaan “Apakah pemerintah Inggris mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan hak pemerintahan sendiri bagi rakyat Sahara Barat.”
Setelah Partai Buruh dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam pemilu 4 Juli, pemimpin Polisario mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Starmer.
Dalam pernyataan itu, Polisario mengatakan bahwa mereka adalah rganisasi saudara dari Partai Buruh Inggris yang juga dikenal berhaluan kiri.
“Kami berharap untuk melanjutkan dan memperdalam hubungan yang ada antara kedua organisasi kami, sambil terus berjuang dalam upaya kami untuk dunia yang lebih baik di mana solidaritas internasional, keadilan, hak asasi manusia, dan hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri berlaku,” tulis Polisario seperti dikutip dari yabiladi.com.
Namun Polisario harus gigit jari.
Setelah percakapan telepon dengan mitranya dari Maroko, Nasser Bourita, pada tanggal 5 Agustus, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menekankan bahwa hubungan Inggris dan Maroko telah terjalin selama 800 tahun dan terus tumbuh lebih kuat.
“Kami membahas keamanan dan kemakmuran regional, yang lebih penting dari sebelumnya,” ujar Menlu Lammy dalam akun X. 
